Monthly Archives: June 2014

Memaknai Demokrasi dengan Pilpres

Menarik bagi saya untuk mengamati perilaku teman-teman menjelang Pilpres kali ini. Ada yang masih berusaha untuk mempengaruhi teman yang lain untuk memilih calon yang ia jagokan. Ada juga yang sudah punya pilihan, namun memilih pasif saja. Bagi dia, datang dan mencoblos tanggal 9 Juli nanti sudah cukup. Tidak perlu berkoar-koar. Ada juga yang sok-sokan tampil kritis dengan menjadi netral. 

Apapun sikap dan pilihan mereka, saya menghormati.

Butuh waktu beberapa hari bagi saya untuk menyimpulan, kenapa teman-teman saya kali ini begitu antusias: karena mereka memiliki harapan. Mereka memiliki harapan agar Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Dan harapan itu mereka wujudkan dengan cara datang ke TPS, mencoblos capres pilihan mereka nanti.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa Indonesia hari ini belum baik, tentu menginginkan perubahan.

Namun, di sini ada satu pertanyaan yang menarik: Sejauh manakah perubahan yang bisa diciptakan oleh presiden yang terpilih nanti?

Sebelumnya mari kita telaah dulu tentang sistem demokrasi. Demokrasi adalah sistem di mana pemerintahan ada di tangan rakyat. Bagi Anda yang pernah mempelajari tata negara, pasti tahu bahwa kekuasaan di negara kita dibagi menjadi tiga: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Singkatnya, legislatif adalah kekuasaan untuk membuat kebijakan, eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan kebijakan, dan yudikatif adalah kekuasaan untuk melakukan pengawasan.

Kenapa kekuasaan harus dipisah seperti ini? Sederhana. Karena dalam demokrasi, kita sebisa mungkin menghindari adanya kekuasaan yang terlalu besar dalam satu kelompok atau satu orang. Kekuasaan yang terlalu mutlak pada satu kelompok atau orang, dikhawatirkan akan berpotensi menciptakan pemerintah yang otoriter.

Kalau Anda bertanya apakah presiden yang terpilih nanti akan memberikan perubahan pada Indonesia hari ini, maka akan saya jawab: ya. Kalau Anda bertanya lagi apakah perubahan itu akan signifikan, saya jawab: mungkin tidak.

Presiden dan kabinetnya, ada dalam wilayah eksekutif, pelaksana kebijakan. Presiden bukanlah raja -yang memiliki kekuasaan absolut- yang berhak menentukan kebijakan, melaksanakan, tanpa ada pengawasan dari pihak mana pun. Memandang bahwa presiden yang terpilih nanti akan membuat perubahan yang sangat besar, menurut saya adalah pikiran yang sedikit naif. Saya punya beberapa alasan.

Alasan pertama, komposisi partai di DPR. Lihat komposisi partai yang berkuasa di sana. Masih didominasi oleh partai-partai lama. Mungkin perbedaan yang paling mencolok, hanyalah mayoritas yang dulu Partai Demokrat akan digantikan PDIP. Selebihnya hampir sama. Logikanya, bagaimana kita bisa berubah secara signifikan kalau partai yang mewakili kita masih itu-itu saja?

Kedua, faktor oposisi. Ambil contoh misalkan Jokowi jadi Presiden. Bagi fanboy Jokowi-JK, Jokowi adalah orang jujur dan sederhana. Kehadiran tokoh seperti ini diharapkan akan merubah wajah pemerintahan kita menjadi lebih bersih. Jika memang Jokowi bersih, masih ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: Koalisi Prahara punya partai lebih banyak. Jokowi boleh berkelit soal rampingnya koalisi yang dia bentuk. Tapi ingat, koalisi berperan penting dalam pengambilan keputusan. Jika dia presiden, maka koalisi Prahara adalah oposisi.  Dan mengingat koalisi Prahara yang banyak ini, pengesahan kebijakan nanti bisa dibayangkan pasti sangat sulit bagi Jokowi.

Oposisi memang diperlukan sebagai pengontrol partai yang berkuasa. Namun, yang sering ditemukan justru oposisi menjadi semacam antitesis yang merefleksikan lawan dari kebijakan partai penguasa. Dan satu hal yang kurang saya sukai dari partai oposisi adalah bahwa mereka SELALU berusaha menolak kebijakan dari partai penguasa. Selalu. Entah itu pro rakyat atau tidak.

Saya percaya, perubahan tidak bisa diciptakan oleh satu orang saja. Dalam demokrasi, pemerintah adalah sebuah tim dan sistem.

Mengutip salah satu tweet Sudjiwo Tedjo: Pemimpin tangan besi mematikan nyali. Pemimpin yang dinabikan mematikan nalar.

Maka, sebaiknya kita mulai memilih dengan akal yang benar-benar sehat.

Bagaimana pun juga, demokrasi memang bukanlah sistem yang sempurna. Salah satu kekurangan –dan menurut saya yang paling fatal- adalah, rakyat seringkali tidak tahu apa yang mereka mau. Ambil contoh ketika orde baru tumbang pada 1998 dan kemudian diadakan pemilu pada 1999. PDIP waktu itu keluar sebagai pemenang, sedangkan Golkar sebagai runner up. Hal yang menarik menurut saya bukanlah kemenangan PDIP, tapi  justru bagaimana Golkar, sebagai partai warisan orde baru, masih bisa menempati posisi dua. Padahal ada 47 partai lain sebagai alternatif selain Golkar.

Rupanya, bagi masyarakat yang sudah biasa memilih Golkar dalam pemilu-pemilu sebelumnya, membuat pilihan baru adalah sebuah keputusan yang sulit. Ibarat kita yang sejak kecil biasa makan nasi, mau diajak makan seenak dan semahal apa pun, pokoknya kalau belum nasi belum kenyang. Saya juga tidak menyalahkan masyarakat. Jangankan memilih satu dari 48 partai, saya memilih sambel waktu makan di Warung SS saja masih suka bingung.

Contoh lain adalah saat pemilu legislatif. Beberapa teman saya –yang saya anggap mewakili masyarakat cerdas, karena ada dalam lingkungan akademik- saja bingung mau memilih siapa. Apalagi masyarakat kita pada umumnya.

Yang lucu adalah ketika akhirnya saya dan teman-teman menjatuhkan pilihan dengan cara yang sedikit absurd. Menghitung kancing, misalnya. Ada teman yang memilih seorang caleg karena di baliho kelihatan cantik banget. Ada juga yang memilih karena wajahnya di foto kasihan. Ada juga yang asal coblos target, seperti saat kita bermain darts.

Barangkali, wakil kita di DPR sana, sebagian besar memang diisi oleh orang-orang yang nomor urutnya pas dengan jumlah kancing baju, berwajah cantik, atau juga yang mukanya bikin kasihan. Sepertinya kampanye yang para caleg-caleg ini lakukan sama sekali tidak mengena ke benak masyarakat. Padahal pilihan kita seharusnya berpatok pada tiga hal: rekam jejak, kepribadian dan visi misi.

Satu lagi kekurangan yang masih muncul dalam demokrasi kita adalah, muculnya fenomena, yang oleh Didik Rachbini, disebut sebagai “Hama Demokrasi.” Hama demokrasi diartikan sebagai pendukung suatu calon dengan sangat fanatik dan membabi buta. Saking fanatiknya, mereka akan melihat semua kritik sebagai dendam.

Anda boleh mendukung Prabowo. Anda juga boleh mendukung Jokowi. Prabowo dan Jokowi punya kekurangan dan kelebihan. Keduanya tidak seratus persen hitam maupun seratus persen putih. Keduanya adalah abu-abu. Dan tugas kita sekarang adalah memilih manakah dari kedua abu-abu ini yang punya mayoritas putih lebih banyak dan hitam lebih sedikit. Penglihatan setiap orang akan memberikan hasil yang berbeda, jadi percuma kalau Anda mau memaksakan kehendak.

Sekali lagi, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Tapi, dibalik ketidaksempurnaannya itu, menurut saya demokrasi adalah pendekatan terbaik yang bisa memuaskan semua pihak. Sehingga siapa pun presiden yang terpilih nanti, marilah kita maknai sebagai sebuah kemenangan kita bersama.

========

Penulis adalah seorang mahasiswa teknik yang stress karena Tugas Akhirnya tidak kunjung kelar. Mengamati dinamika politik adalah hobi sampingannya.

Advertisements