Kenapa Saya Memilih Jokowi

Sejujurnya, saya tidak pernah begitu percaya dengan janji-janji para capres. Makanya, saya jarang sekali menggunakan ‘janji’ mereka sebagai referensi dalam menentukan pilihan.

Jika kita cermati, kebanyakan dari janji yang mereka tawarkan terlalu too good to be true. Menjanjikan semilyar tiap desa, menjanjikan 25 bendungan baru, menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen, menjanjikan buyback Indosat, menjanjikan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan masih banyak lagi. Bagi saya, semua janji itu cuma ARS (asal rakyat senang).

Kalau kita ingat, dulu saat kampanye, SBY bilang ingin menuntaskan semua kasus HAM, termasuk Munir. Bukankah itu janji yang relatif ‘mudah’ jika dibanding janji capres sekarang? Namun kenyataanya sampai sekarang, sepuluh tahun kemudian, bahkan ketika presiden baru akan dipilih, ternyata tidak ada tindakan apa-apa. Ah, mungkin SBY lupa. Atau memang sengaja melupakannya.

Janji bisa diingkari. Barangkali bagi mereka, yang penting adalah jadi presiden dulu. Soal janji bisa dipikir belakangan. Sudah sering kita ditipu janji pejabat. Lagipula, tidak ada satu lembaga yang berfungsi untuk menampung protes masyarakat ketika janji itu diingkari. Kita bisa apa?

Saya lebih suka menggunakan variabel lain untuk menentukan pilihan.

 

Beberapa waktu yang lalu, saya berdiskusi (debat, sih, sebenernya) dengan teman tentang capres mana yang lebih baik. Saya memilih Jokowi, dia memilih Prabowo. Perdebatan kemudian diwarnai berbagai informasi dari berbagai sumber; tentang prestasi, latar belakang, maupun kepribadian capres yang kami dukung.

Dia bilang Prabowo berprestasi ketika masih di militer. Saya bilang Jokowi mendapat nominasi penghargaan walikota terbaik dunia. Dia bilang Prabowo orangnya tegas dan nasionalis. Saya bilang Jokowi jujur dan merakyat.

Itu positifnya, kemudian debat merembet ke sisi negatif.

Prabowo pelanggar HAM berat. Jokowi melanggar janji saat dilantik sebagai walikota dan gubernur. Prabowo cuma pinter ngomong di iklan. Jokowi cuma bisa pencitraan. Dan daftar ini masih bertambah panjang.

Di tengah-tengah kami berdebat, saya kemudian mikir: ini nggak bakal ada gunanya. Kebanyakan dari kita sudah menjadikan dukungan ke capres menjadi seperti perihal ‘keimanan’. Kritik dan koreksi sudah tidak bisa lagi diinjeksikan. Sisi yang dia dukung menjadi seratus persen putih, sedangkan sisi lawan menjadi seratus persen hitam. Sehingga, sia-sia saja usaha untuk mempengaruhinya dari luar agar berubah haluan.

Saya pulang sambil memikirkan hal itu ketika tiduran di kamar kos.

Coba pikirkan baik-baik. Apakah Indonesia sekarang sedang terpuruk? Jika menurut Anda ya, kapan Anda mulai merasa Indonesia terpuruk seperti itu? Mungkin Anda akan menjawab: sudah sejak lama.

Lalu, sejak kapan Anda benar-benar mengkhawatirkan hal itu? Baru beberapa bulan yang lalu?

Jika Anda merasa semua jawaban atas pertanyaan itu sesuai dengan Anda, maka selamat, Anda sudah terpengaruh kampanye salah satu capres. Tidak dapat kita pungkiri, dari dulu, kampanye capres memang jualannya seperti itu. Pertama, memberikan gambaran bahwa negara kita sedang kritis. Kebocoran uang negara, mafia di mana-mana, korupsi, apapun variasinya, intinya sama: negara kita sedang genting.

Lalu kemudian, dia memunculkan diri sebagai solusi, atau juru selamat.

Saya tidak menyalahkan jika Anda memasukkan ‘janji’ ke dalam pertimbangan Anda dalam memilih. Lagipula berdebat dengan pandangan subjektif masing-masing juga saya jamin tidak akan menemukan titik temu.

Black campaign sekarang, menurut saya sudah mencapai taraf yang kekanak-kanakan. Baru menyoalkan logo Garuda Merah sekarang, Jokowi sebagai capres yang tidak pakai peci di surat suara, perceraian Prabowo dengan istrinya, Nazi, PKI, sampai yang terbaru Jokowi yang keliru memakai kain ihram saat umrah (yang ternyata editan), sebenarnya bukanlah hal yang pantas kita bicarakan. Memasukkannya ke dalam debat, malah justru akan menjatuhkan kita sendiri.

Ada juga yang memakai agama sebagai landasan memilih capres. Apalagi dengan anggapan: milih capres itu haram, milih capres ini masuk surga. No hope buat orang-orang ini.

Saya tidak suka berdebat dengan informasi ‘kulit kacang’. Saya ingin berdebat dengan big picture. Gambaran besarnya.

Di sini, saya ingin berbagi cara berpikir saya dalam menentukan capres sehingga saya memilih Jokowi. Saya lebih suka membayangkan bagaimana skenario yang mungkin terjadi jika capres tersebut menang.

Ribet? Mari saya jelaskan. Ada dua poin penting di sini.

 

Koalisi

Pertama, dari hal yang paling tidak saya sukai dari sistem multipartai: koalisi. Koalisi adalah hal yang tidak bisa dihindari tahun ini. Pasalnya, tidak ada partai yang memenuhi syarat ambang batas 25 persen suara nasional, maupun 20 persen kursi parlemen. Sehingga, koalisi menjadi syarat yang harus dijalani bagi parpol yang ingin mengusung presiden.

Sebagaimana proses transaksi pada umumnya, koalisi hampir selalu memiliki syarat. Biasanya berupa jabatan wakil presiden maupun kursi di kementrian. Yang menarik, adalah ketika kemarin kedua capres memilih sikap yang berbeda ketika menentukan koalisi ini.

Kubu Prabowo terang-terangan mengaku bahwa ada pembagian jabatan di sana, dan tentu saja yang paling menghebohkan adalah ketika ARB mengaku mendapat tawaran sebagai menteri utama

-___-

Entah, apa itu menteri utama.

Bahkan ARB sendiri bilang, kalau menteri utama itu seperti perdana menteri. Di sini, ada dua kemungkinan. Pertama, Prabowo dan ARB tidak paham konstitusi dan tata negara. Kedua, memang Prabowo ingin mengubah konstitusi kita dengan menambahkan menteri utama yang tugasnya, kata ARB, seperti perdana menteri.

Jika kita memiliki perdana menteri, itu artinya sistem kita menjadi parlementer. Dalam sistem parlementer, presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Saya yakin, Prabowo tidak akan mati-matian pengen jadi presiden jika kekuasaan di pegang oleh perdana menteri.

Jawaban lebih logis sebenarnya muncul dari Mahfud MD, yang menyampaikan bahwa menteri utama itu hanya istilah. Bisa saja yang terjadi adalah menteri koordinator diganti namanya menjadi menteri utama. Hal itu sah-sah saja dilakukan karena memang presiden berhak merubah-rubah kementrian asalah masih dalam aturan konstitusi.

Mana yang benar, saya tidak tahu.

Sedangkan kubu Jokowi sebaliknya. Bersikeras bahwa koalisi yang ingin dia bangun adalah tanpa syarat. Barangkali sikap itulah yang membuat partai-partai lain menjauh, dan hanya menyisakan lima partai di kubunya. PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI.

Lagipula, jika kubu Jokowi menyetujui koalisi dengan Golkar, tentu kubunya akan lebih heboh. Media televisi akan dia kuasai sepenuhnya. Tapi ternyata tidak, dan Golkar pun memilih merapat ke Prabowo.

Sesungguhnya, saya sendiri juga tidak terlalu percaya kalau ‘koalisi tanpa syarat’ ini bakalan bisa diterapkan. Partai politik memang diciptakan sebagai sebuah alat bagi seseorang demi mencapai kekuasaan. Pemilu legislatif, bagaimana pun hasilnya, tetaplah berbiaya mahal. Ambil contoh saja Hanura, yang sudah habis-habisan kampanye sebelum pileg, sampai-sampai Wiranto harus nyamar sebagai kenek dan tukang becak, ternyata hanya meraih suara 2,5 persen.

Sekali lagi, mengikuti pemilu itu mahal. Sehingga, selanjutnya menjadi hal yang wajar jika parpol yang mengikuti koalisi partai pengusung presiden menginginkan syarat berupa jabatan tertentu. Mungkin Jokowi di depan media bilang koalisinya tanpa syarat, tapi di belakang tetap bagi-bagi jabatan. Mungkin saja, siapa yang tahu.

Namun, andaikata Jokowi terpilih, dan benar bahwa dia tidak bagi-bagi jabatan ketika penyusunan kabinet, sudah sepatutnya kita apresiasi sebagai satu langkah besar menuju perubahan yang lebih baik.

Cara Prabowo memang lebih tepat, tapi cara Jokowi lah yang lebih benar.

 

Oposisi

Hal ini sudah saya jelaskan dalam postingan saya yang terdahulu. Jika Anda menyukai kepemimpinan SBY sekarang, terlepas dari segalam macam masalah yang ada, barangkali memilih Prabowo adalah pilihan yang tepat.

Koalisi Prabowo memiliki partai yang banyak. Tujuh partai. Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS,PBB, dan terakhir yang baru saja menyatakan dukungan, Partai Demokrat. Jika Prabowo menang, maka Prabowo akan menguasai eksekutif dan mayoritas legislatif. Sehingga jika ada yang salah dengan kepemimpinannya, akan susah untuk menentangnya. Lagipula, ada beberapa orang dalam koalisi Prabowo yang bermasalah. Kita tentu ingin orang seperti itu tidak ada dalam pemerintahan.

Bentuk pemerintahan seperti ini sama dengan koalisi setgab SBY ketika terpilih tahun 2009. Sehingga memungkinkan SBY menguasai eksekutif, dan koalisi Demokrat menguasai legislatif.

Sedangkan jika Jokowi menang, maka mayoritas legislatif akan dikuasai oposisi. Intinya, kalau Jokowi aneh-aneh, ngontrolnya lebih gampang. Tapi kalau Prabowo yang menang dan aneh-aneh, ngontrolnya susah.

 

Debat yang Sia-sia

Debat capres terakhir, bagi saya adalah yang paling seru.

Seorang teman berpendapat bahwa debat capres selama ini nggak mutu. Hanya ingin saling menjatuhkan tanpa memikirkan bangsa ini kedepannya bagaimana.

Ada juga yang bilang bahwa saat seorang calon menjatuhkan calon lain dengan perkataan menusuk, itu tidak etis. Misalnya, saat JK menanyakan Prabowo tentang HAM, saat Hatta menanyakan kenapa JK mendukung UN, atau saat JK menanyakan perihal mafia migas pada Hatta.

Namun bagi saya, memang seperti itulah seharusnya debat. Kapan lagi kita melihat politikus saling menelanjangi kesalahan di depan media. Saat kita tidak usah menonton talkshow para ahli, atau pun mereka-reka apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus itu. Debat itu adalah wajah politik kita yang sebenarnya. Wajah politik kita yang tidak berusaha ditutup-tutupi etika. Wajah politik kita yang tidak munafik. Wajah politik kita yang saya sukai.

Barangkali teman saya adalah orang yang lebih suka menerima jawaban PKN-ish semacam “Saya mencalonkan diri karena ingin mengabdi pada bangsa,” atau “Kami berkoalisi karena kesamaan ideologi.” Barangkali.

Bagi saya, termasuk hasil debat, segala macam opini tentang capres mana yang lebih bagus dan lebih jelek sudah tidak bisa lagi mempengaruhi suara di saat-saat terakhir seperti ini. Sehingga jalan yang bisa kita tempuh adalah menjelaskan realita yang mungkin terjadi.

Berhentilah berbicara normatif tentang visi misi dan janji. Kedua calon itu memiliki visi misi dan janji yang bagus. Siapapun presiden terpilih nanti, jika seluruh visi misi dan janji terpenuhi, saya yakin Indonesia akan lebih maju.

Berhenti juga meyakinkan orang dengan kepribadian capres menurut pendapat pribadi Anda. Anda tidak mengenal mereka dengan baik. Jika Anda bilang Jokowi merakyat dan sederhana, saya jamin lawan Anda akan bilang itu pencitraan. Jika Anda bilang Prabowo tegas, saya jamin lawan Anda akan bilang “yah, namanya juga diktator.”

Hari itu, seorang teman berkata pada saya, “Apa sih untungnya kamu mikirin capres? Ngajak-ngajak orang buat nyoblos pilihanmu? Orang dia kepilih atau nggak juga nggak ngasih kamu duit. Nggak ngasih keuntungan apa-apa.”

Saya diam saja. Sambil memikirkan perkataan itu dalam perjalanan pulang. Mungkin, secara materi, ngurusin capres, memang tidak akan menguntungkan saya. Namun paling tidak, saya masih bisa merasakan harapan baik. Bahwa setidaknya sekali dalam hidup saya, saya pernah melakukan sesuatu bagi negara ini tanpa memikirkan keuntungan pribadinya bagi saya. Tanpa memikirkan apakah saya dapat uang atau tidak dari perbuatan saya itu.

Semua terserah Anda. Dalam demokrasi, Anda memilih dengan analisa, hitung kancing, atau dibayar sekalipun, suaranya tetap dihitung sama.

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s