RUU Pilkada dan Pertentangan Kelas

“Bagiku sendiri, politik adalah barang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat dimana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah.”

Sesungguhnya, apa yang ingin Soe Hok Gie sampaikan pada kalimat di atas amatlah jelas. Bahwa politik adalah sebuah sistem dimana segala macam intrik, konspirasi, skenario dan tipuan sudah menjadi wajar untuk dilakukan. Semua demi satu tujuan: mendapatkan kekuasaan.

Barangkali, apa yang Karl Marx coba sampaikan lebih dari satu setengah abad yang lalu dalam Manifesto Komunis-nya yang terkenal adalah benar. Bahwasanya sejarah masyarakat mana pun di muka bumi adalah sejarah pertentangan kelas. Si merdeka dengan si budak, kaum bangsawan dengan rakyat jelata, majikan dengan babu, tuan dan pesuruhnya, singkat kata, penindas dan tertindas. Posisi yang berhadap-hadapan ini akan selalu ada dan tidak bisa dibantah.

Satu solusi telah Marx tawarkan untuk menghentikan pertentangan itu, dan dengan segera ide itu menjadi satu ideologi paling berpengaruh pada abad ke dua puluh. Namun sayang, konsep yang begitu ‘indah’ itu harus hancur total di tahun 1990 ketika tembok Berlin hancur, dan Uni Soviet bubar. Konsep yang mungkin terlalu indah untuk dapat diwujudkan ke dalam dunia nyata.

Kita baru saja menyaksikan satu bentuk pertentangan kelas dalam bentuk baru di depan mata. Sebuah pertentangan kelas yang dibungkus dengan selaput halus bernama ‘demokrasi’. Antara Oligarki Politik dan Rakyat.

Koalisi merah putih (KMP), beberapa hari yang lalu telah berhasil menetapkan RUU Pilkada menjadi UU yang sah melalui sidang paripurna DPR. Ada banyak alasan yang mereka utarakan terkait latar belakang disahkannya RRU itu; dari mulai anggaran yang mahal, konflik sosial dan disintegrasi bangsa (masyarakat belum siap), banyaknya kepala daerah produk pemilihan umum langsung yang tersandung kasus korupsi,  hingga berbagai alasan normatif seperti sejalan dengan sila pancasila ke 4 dan lebih sesuai dengan kultur kita.

Padahal, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli politik untuk memahami alasan yang sebenarnya: balas dendam akibat kalahnya KMP dalam kontestasi Pilpres lalu. Yang juga berarti, dengan memiliki lebih banyak kepala daerah, maka sabotase terhadap pemerintahan Jokowi-JK akan lebih mudah dilakukan.

Satu politisi PKS menyatakan bahwa ‘kemenangan’ KMP kali ini dalam meloloskan RUU Pilkada adalah sebagai kemenangan rakyat.

Bagaimana bisa rakyat menang jika haknya dalam memilih pemimpin dikebiri? Bukankah ini penghinaan besar terhadap kita sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya? Tinjuan orang yang mengaku teman, memang terasa lebih menyakitkan daripada tinjuan orang yang jelas-jelas mengaku musuh.

Dagelan yang tidak kalah lucu juga ditampilkan oleh Partai Demokrat, sebagai fraksi terbesar di DPR, Partai pemenang pemilu sebelumnya.

Klimaksnya, terjadi ketika juru bicara Partai Demokrat Benny Kabur Harman, (kesamaan nama tengah tokoh satu ini dengan sikap Fraksi Partai Demokrat bagi saya adalah kebetulan yang sangat menyenangkan) mengajak seluruh anggota fraksinya untuk melakukan walk out, justru ketika opsi yang mereka ajukan, Pilkada langsung dengan 10 syarat, disetujui PDIP dan kawan-kawannya.

Mari kita tertawa bersama-sama untuk menghargai lelucon ini! Ha.. ha… ha.

Sudah? Oke, mari kita lanjutkan.

Goenawan Mohamad, dalam orasi ilmiahnya Demokrasi dan Kekecewaan, mengungkapkan adanya satu kesalahan yang utama dari sistem demokrasi. Yang luput dan tak tertangkap oleh hukum dan bahasa, yang oleh Lacan disebut sebagai le Reel (dalam versi Bahasa Inggris The Real), dan oleh Goenawan diterjemahkan sebagai ‘Sang Antah’.

Kesalahan ini terutama disebabkan oleh asumsi terhadap kemampuan ‘representasi’. Representasi ini terilusi mulai dari bahasa, bahwa suatu hal dapat ditirukan persis dalam bentuk lain, misalnya dalam kata perwakilan. Ilusi mimetik ini menganggap, semua hal, termasuk yang ada dalam dunia kehidupan, akan dapat direpresentasikan. Seakan-akan tak ada Sang Antah.

Di sinilah masalah utama demokrasi dimulai. Ketika wakil rakyat, sudah tidak lagi mewakili rakyat. Padahal, parlemen sendiri, dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, barangkali tidak akan bisa merumuskan apa kehendak sebenarnya dari rakyat. Sang Antah telah diabaikan.

Kondisi inilah yang barangkali melatarbelakangi ribuan masa pada tanggal 17 Oktober 1953 untuk berdemo besar-besaran di jalanan Jakarta. Membawa satu tuntutan yang teramat tegas: “Bubarkan Parlemen”. Yang divisualkan juga dalam sebuah poster, “Parlemen untuk Demokrasi, bukan Demokrasi untuk Parlemen’.

Mungkin saja, inilah saat yang tepat untuk kita kembali ke jalan, bergandengan tangan, menyanyikan satu lagu dari Iwan Fals bersama-sama, dan mengeraskan suara ketika sampai pada baris ini, “Wakil rakyat, seharusnya merakyat!”

Kembali, jika kita menganalogikan politik sebagai lumpur yang kotor, sebagaimana yang Soe Hok Gie lakukan, barang tentu akan memunculkan pertanyaan selanjutnya ke dalam benak kita: Apa yang membuat orang-orang berlomba-lomba untuk menceburkan diri ke dalam lumpur itu?

Kita tidak akan pernah tahu, jika kita selalu menghindari dan menutup mata, dan selalu menganggap politik sebagai satu hal awang yang terlalu jauh dari jangkauan.

Karena mungkin saja, di dalam lumpur itu ada banyak berlian, bisa jadi? Siapa tahu. Dan sebagai pemilik lahan berlumpur tersebut, kita tentu tidak mau berlian-berlian itu dicuri, bukan?

Apakah engkau sedang tersenyum di liang kuburmu, Marx? :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s